Mengapa Penerbit Buku Perlu Memiliki Standar Etika yang Jelas

Mengapa Penerbit Buku Perlu Memiliki Standar Etika yang Jelas?

Penerbitan buku bukan sekadar kegiatan mengubah naskah menjadi produk yang siap dipasarkan. Di dalamnya terdapat keputusan yang menyangkut hak intelektual, keakuratan informasi, kebebasan berekspresi, tanggung jawab editorial, hubungan bisnis, dan kepentingan pembaca. Setiap keputusan tersebut dapat memengaruhi bukan hanya penulis dan penerbit, tetapi juga kualitas pengetahuan yang beredar di masyarakat.

Persoalannya, tidak semua masalah penerbitan dapat diselesaikan hanya dengan kontrak, prosedur operasional, atau standar teknis produksi. Sebuah penerbit mungkin memiliki jadwal kerja yang teratur dan sistem produksi yang efisien, tetapi tetap berpotensi menghadapi persoalan jika tidak memiliki prinsip yang jelas ketika menangani plagiarisme, konflik kepentingan, pelanggaran hak cipta, manipulasi informasi, atau tekanan komersial terhadap keputusan editorial.

Di sinilah standar etika menjadi penting. Standar etika memberikan pedoman mengenai perilaku yang dapat diterima, tanggung jawab setiap pihak, dan prinsip yang harus dijaga ketika penerbit menghadapi situasi yang tidak selalu dapat diatur secara terperinci oleh prosedur teknis.

Dalam konteks Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan secara eksplisit mengatur kode etik pemerolehan naskah dan penerbitan buku. Pasal 40 menetapkan tiga prinsip dasar, yaitu kejujuran, penghargaan terhadap hak cipta dan karya cipta, serta kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Ketentuan tersebut juga mencakup kode etik bagi penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, desainer, dan penerbit (Republik Indonesia, 2019).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa etika bukan sekadar pilihan tambahan bagi perusahaan penerbitan. Etika merupakan bagian dari tata kelola sistem perbukuan yang bertanggung jawab.

Penerbit yang profesional tidak cukup hanya mampu menerbitkan buku. Penerbit juga harus mempunyai prinsip yang jelas mengenai bagaimana buku diperoleh, dikembangkan, diproduksi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Etika sebagai Fondasi Profesionalisme Penerbit

Etika penerbitan dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan pedoman perilaku yang mengarahkan keputusan serta tindakan penerbit dalam seluruh proses penerbitan. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi hubungan antara penerbit dan penulis, pengelolaan proses editorial, perlindungan kekayaan intelektual, pelaksanaan kegiatan bisnis, serta tanggung jawab terhadap pembaca.

Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kompetensi dalam menjalankan pekerjaan. Profesionalisme juga mengandung dimensi integritas, yaitu kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab secara jujur, adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, penerbit mungkin menghadapi pilihan antara menerima naskah yang mempunyai potensi komersial tinggi tetapi mengandung persoalan serius pada keakuratan informasi, atau menunda penerbitannya sampai persoalan tersebut diperiksa. Keputusan yang hanya berorientasi pada kecepatan dan pendapatan dapat mengabaikan risiko terhadap pembaca serta reputasi penerbit.

Sebaliknya, penerbit yang mempunyai standar etika akan mempertimbangkan kualitas materi, bukti yang mendukung klaim, legalitas penggunaan konten, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat sebelum mengambil keputusan.

Etika juga berfungsi sebagai pedoman ketika terjadi perbedaan kepentingan. Penulis mungkin menginginkan perubahan tertentu untuk mempertahankan maksud intelektualnya, sementara editor menemukan persoalan akurasi atau kejelasan. Penerbit mungkin menghadapi keterbatasan anggaran, tetapi tetap harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tanpa prinsip yang jelas, keputusan berpotensi ditentukan hanya oleh kekuatan tawar, tekanan waktu, atau kepentingan bisnis jangka pendek.

Dengan demikian, standar etika membantu mengubah profesionalisme dari sekadar klaim perusahaan menjadi prinsip kerja yang dapat diwujudkan dalam perilaku dan keputusan sehari-hari.

Melindungi Kejujuran dan Integritas Karya

Kejujuran merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam penerbitan. Buku diterbitkan untuk menyampaikan gagasan, informasi, pengalaman, atau pengetahuan. Apabila proses pemerolehan dan pengembangannya tidak menjunjung integritas, penerbit berpotensi menjadi saluran penyebaran informasi yang keliru atau karya yang melanggar hak pihak lain.

Persoalan integritas dapat muncul dalam berbagai bentuk. Plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi informasi, penggunaan kutipan tanpa sumber, pemalsuan identitas penulis, dan klaim akademik yang tidak dapat diverifikasi merupakan contoh persoalan yang perlu diperhatikan. Dalam buku berbasis penelitian, masalah dapat mencakup penggunaan data yang tidak sahih atau penyajian hasil penelitian yang tidak sesuai dengan bukti.

Penerbit tidak harus menggantikan seluruh tanggung jawab penulis untuk memverifikasi setiap aspek substansi. Namun, penerbit perlu mempunyai mekanisme untuk mengenali indikasi pelanggaran, meminta klarifikasi, melibatkan ahli apabila diperlukan, dan menentukan tindakan yang proporsional.

Elsevier (n.d.), dalam kebijakan etika penerbitan bukunya, menjelaskan bahwa penulis, editor, dan penerbit memiliki tanggung jawab bersama dalam menangani persoalan integritas pada buku akademik. Keputusan terkait persoalan etika perlu mempertimbangkan kualitas ilmiah, akurasi informasi, kontrak penerbitan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip serupa dapat ditemukan dalam kebijakan penerbitan Penerbit BRIN, yang mencakup orisinalitas karya, pencantuman sumber, pengungkapan konflik kepentingan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, dan tanggung jawab editorial (Penerbit BRIN, n.d.).

Dalam penerbitan buku, kejujuran juga berarti tidak membuat klaim yang menyesatkan mengenai proses seleksi, kualitas editorial, pencapaian penulis, atau hasil pemasaran. Penerbit seharusnya tidak menyatakan bahwa suatu naskah telah melalui penelaahan ilmiah apabila proses tersebut tidak pernah dilakukan. Begitu pula, penggunaan istilah seperti buku terverifikasi, buku berkualitas internasional, atau karya hasil riset perlu didukung oleh dasar yang jelas.

Kejujuran menjaga agar perbedaan antara fakta, interpretasi, opini, dan promosi tidak menjadi kabur. Hal ini penting karena kredibilitas penerbit dibangun melalui keandalan informasi yang disampaikannya.

Menghormati Hak Cipta dan Kepentingan Penulis

Hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari hubungan antara penulis dan penerbit. Penulis menghasilkan karya melalui kreativitas, pengetahuan, pengalaman, dan investasi intelektual. Penerbit membantu mengembangkan, memproduksi, serta mendistribusikan karya tersebut berdasarkan hubungan kontraktual.

Standar etika diperlukan agar hubungan tersebut tidak berkembang menjadi ketimpangan informasi atau penyalahgunaan kewenangan. Penulis perlu mengetahui hak apa yang diberikan kepada penerbit, format publikasi yang diizinkan, wilayah distribusi, jangka waktu perjanjian, mekanisme royalti, dan ketentuan penggunaan kembali karya.

World Intellectual Property Organization (WIPO, 2024) melalui Contracts in Publishing: A Toolkit for Authors and Publishers memberikan panduan mengenai aspek hak cipta serta pilihan kontraktual dalam penerbitan. Pendekatannya mempertimbangkan kepentingan penulis dan penerbit, termasuk dalam penerbitan bersama dan lisensi.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kerangka hukum mengenai hak pencipta serta hak ekonomi dan moral yang berkaitan dengan karya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur hak dan kewajiban para pelaku perbukuan, termasuk penulis dan penerbit (Republik Indonesia, 2014, 2017).

Penghormatan terhadap hak cipta tidak berhenti pada pencantuman nama penulis di sampul. Penerbit juga perlu memperhatikan izin penggunaan ilustrasi, foto, kutipan, terjemahan, dan materi pihak ketiga. Apabila suatu materi memerlukan izin, prosedur pemerolehannya perlu diperjelas sebelum publikasi.

Selain itu, penulis perlu memperoleh informasi mengenai penggunaan karyanya pada format digital, edisi baru, penerjemahan, atau bentuk pemanfaatan lain yang termasuk dalam kesepakatan. Penerbit tidak seharusnya mengasumsikan bahwa seluruh hak atas karya otomatis berpindah hanya karena penulis menyetujui penerbitan buku.

Standar etika yang jelas membuat penghormatan terhadap hak menjadi bagian dari prosedur kerja, bukan semata-mata tindakan yang dilakukan ketika muncul keberatan atau sengketa.

Menjaga Independensi Editorial dari Tekanan Bisnis

Penerbitan merupakan kegiatan yang mempunyai dimensi intelektual sekaligus komersial. Penerbit harus mengelola biaya, pendapatan, distribusi, dan keberlanjutan usaha. Namun, kepentingan komersial tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan bagaimana isi buku dikembangkan dan disajikan.

Konflik kepentingan dapat muncul ketika keputusan editorial dipengaruhi hubungan pribadi, kepentingan finansial, tekanan sponsor, atau kepentingan pihak tertentu yang tidak relevan dengan kualitas karya. Dalam situasi demikian, penerbit membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Cambridge University Press & Assessment, melalui kebijakan editorial bukunya, menekankan pentingnya independensi editorial, integritas penelitian, dan kebebasan akademik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keputusan penerbitan perlu dilindungi dari intervensi yang tidak semestinya terhadap isi intelektual karya (Cambridge University Press & Assessment, n.d.).

Bagi penerbit umum, independensi editorial juga berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan karya berdasarkan kualitas, relevansi, dan kesesuaiannya dengan kebijakan penerbit, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan sponsor atau tekanan pihak luar.

Hal ini tidak berarti bahwa penerbit harus mengabaikan pertimbangan bisnis. Sebuah buku tetap perlu mempunyai perencanaan produksi dan strategi pasar. Namun, apabila penerbit mempunyai hubungan sponsor atau pendanaan tertentu, pengaruh dan batasannya perlu ditangani secara transparan agar tidak merusak integritas keputusan editorial.

Keseimbangan antara bisnis dan independensi editorial merupakan salah satu ujian penting bagi tata kelola penerbitan. Keberlanjutan usaha memang diperlukan, tetapi tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan kejujuran, ketepatan informasi, atau tanggung jawab terhadap pembaca.

Menjaga Kebebasan Berekspresi secara Bertanggung Jawab

Penerbit mempunyai peran penting dalam menyediakan ruang bagi pertukaran gagasan. Buku dapat menyampaikan pandangan yang beragam, kritik sosial, interpretasi sejarah, perbedaan pemikiran, dan pembahasan mengenai persoalan yang mungkin kontroversial.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu prinsip penting dalam penerbitan. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti penerbit boleh mengabaikan tanggung jawab hukum dan etika. Karya tetap perlu memperhatikan ketentuan mengenai hak cipta, privasi, pencemaran nama baik, diskriminasi, dan aspek hukum lain yang relevan.

Publishers Association (n.d.) menekankan bahwa kebebasan menerbitkan merupakan unsur penting bagi masyarakat yang sehat dan terinformasi. Penerbitan memungkinkan beragam perspektif hadir dalam ruang publik, termasuk gagasan yang menantang pandangan dominan. Pada saat yang sama, kebebasan tersebut dijalankan dalam kerangka hukum dan standar editorial.

Dalam praktiknya, penerbit perlu membedakan antara ketidaksetujuan terhadap suatu pandangan dan alasan substantif untuk menolak sebuah karya. Sebuah naskah tidak seharusnya ditolak hanya karena menyampaikan perspektif yang berbeda dari preferensi pribadi pengelola penerbit. Sebaliknya, kritik yang disampaikan melalui sebuah buku juga perlu memiliki dasar, disajikan secara bertanggung jawab, dan tidak melanggar hak pihak lain.

Standar etika membantu penerbit menetapkan batas yang lebih jelas. Keputusan editorial dapat didasarkan pada kualitas naskah, kesesuaian dengan kebijakan penerbit, ketepatan informasi, dan pertimbangan hukum yang relevan. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi pembenaran bagi penyebaran materi yang tidak bertanggung jawab, sementara tanggung jawab tidak digunakan sebagai alasan untuk membatasi keragaman gagasan secara sewenang-wenang.

Menjamin Keadilan dalam Proses Editorial

Keadilan merupakan prinsip yang menentukan bagaimana penerbit memperlakukan penulis dan pihak lain yang terlibat. Seleksi naskah, penilaian editorial, pemberian masukan, penetapan biaya, dan penyelesaian keluhan perlu dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas.

Penerbit sebaiknya menetapkan kriteria penerimaan naskah dan mengomunikasikannya secara wajar. Naskah yang ditolak perlu dibedakan antara persoalan kualitas, ketidaksesuaian dengan fokus penerbit, dan keterbatasan kapasitas produksi. Tidak semua penolakan membutuhkan uraian panjang, tetapi alasan yang disampaikan tidak boleh menyesatkan.

Keadilan juga berlaku ketika penerbit memberikan layanan yang berbayar. Penulis perlu memperoleh informasi yang sama mengenai ruang lingkup pekerjaan, biaya, jumlah revisi, jadwal, dan hasil yang dijanjikan sesuai jenis layanan. Penulis yang menggunakan paket dengan biaya lebih tinggi dapat memperoleh layanan tambahan berdasarkan perjanjian, tetapi tidak seharusnya diberi kesan bahwa pembayaran tertentu secara otomatis menjamin mutu intelektual atau keberhasilan pasar.

Dalam buku akademik, apabila penelaahan sejawat digunakan, penerbit perlu menjelaskan apakah proses tersebut benar-benar dilakukan dan bagaimana mekanismenya. Prinsip penelaahan yang berlaku pada jurnal ilmiah tidak otomatis harus diterapkan dengan bentuk yang sama pada seluruh buku. Jenis buku, tujuan penerbitan, dan kebijakan editorial menentukan bentuk evaluasi yang diperlukan.

Penerbit BRIN, sebagai contoh institusional dalam penerbitan buku ilmiah, memublikasikan kebijakan mengenai netralitas, keberagaman, penanganan dugaan pelanggaran, konflik kepentingan, dan tanggung jawab editor serta pengelola penerbit. Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana prinsip etika dapat diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang dapat diketahui publik (Penerbit BRIN, n.d.).

Menyediakan Mekanisme untuk Menangani Kesalahan dan Keluhan

Standar etika tidak hanya diuji ketika proses penerbitan berjalan lancar. Justru ketika terjadi masalah, kualitas tata kelola sebuah penerbit terlihat lebih jelas.

Kesalahan dapat ditemukan setelah buku beredar. Pembaca mungkin menunjukkan ketidakakuratan data, penulis menemukan perubahan yang tidak sesuai dengan naskah yang disetujui, atau pihak lain mengajukan keberatan atas penggunaan materi tanpa izin. Penerbit perlu mempunyai mekanisme untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Tidak semua keluhan mempunyai tingkat keseriusan yang sama. Kesalahan ejaan dapat ditangani melalui revisi produksi atau edisi berikutnya, sedangkan persoalan yang menyangkut hak cipta, informasi yang merugikan pihak lain, atau integritas ilmiah mungkin membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.

Kebijakan Elsevier mengenai etika penerbitan buku menunjukkan bahwa keputusan mengenai koreksi atau penghapusan materi setelah publikasi perlu mempertimbangkan sifat pelanggaran, dampaknya, kontrak, dan kewajiban hukum. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa penerbit harus mampu membedakan jenis masalah dan menentukan tindakan sesuai proporsinya (Elsevier, n.d.).

Mekanisme pengaduan juga perlu menyediakan prosedur yang jelas. Penerbit sebaiknya menjelaskan saluran komunikasi, informasi yang dibutuhkan, pihak yang bertanggung jawab memeriksa, dan cara menyampaikan hasil penanganan. Jika persoalan melibatkan konflik kepentingan internal, pemeriksaan perlu dilakukan dengan menjaga objektivitas.

Mengakui adanya kesalahan tidak otomatis merusak reputasi. Sebaliknya, menolak memeriksa keluhan atau menyembunyikan persoalan yang substansial dapat memperburuk hilangnya kepercayaan. Tindakan korektif yang tepat merupakan bagian dari akuntabilitas penerbit.

Standar Etika Harus Diterjemahkan Menjadi Kebijakan yang Dapat Dijalankan

Memiliki dokumen kode etik belum cukup. Prinsip yang tertulis harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan prosedur yang dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan.

Setidaknya terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Pertama, penerbit perlu memiliki pernyataan prinsip yang menjelaskan nilai dasar, seperti kejujuran, penghormatan terhadap hak cipta, tanggung jawab editorial, dan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab.

Kedua, penerbit perlu mempunyai kebijakan yang mengatur persoalan spesifik. Ruang lingkupnya dapat mencakup pemerolehan naskah, seleksi dan evaluasi, orisinalitas, plagiarisme, konflik kepentingan, penggunaan materi pihak ketiga, kerahasiaan, hubungan kontraktual, transparansi biaya, serta penanganan keluhan.

Ketiga, tanggung jawab harus dibagi secara jelas. Penulis bertanggung jawab terhadap orisinalitas dan integritas kontribusinya. Editor bertanggung jawab atas pekerjaan editorial sesuai kompetensinya. Desainer dan ilustrator perlu menghormati hak atas materi yang digunakan. Penerbit bertanggung jawab mengelola proses, memastikan kejelasan perjanjian, dan mengambil keputusan sesuai kebijakan yang berlaku.

Keempat, penerbit perlu menyediakan mekanisme evaluasi dan pembaruan kebijakan. Praktik penerbitan berubah seiring perkembangan teknologi, format digital, kecerdasan buatan, serta bentuk kerja sama komersial. Standar etika perlu ditinjau agar tetap relevan terhadap risiko yang muncul.

Kelima, kebijakan harus dapat diakses dan dipahami. Transparansi tidak cukup diwujudkan melalui dokumen internal yang hanya diketahui pengelola. Informasi yang relevan bagi penulis, editor, dan pembaca perlu disampaikan melalui kanal resmi penerbit dengan bahasa yang jelas.

Dalam konteks Indonesia, PP Nomor 75 Tahun 2019 menetapkan bahwa kode etik pemerolehan naskah dan penerbitan buku mengacu pada prinsip kejujuran, penghargaan terhadap hak cipta dan karya cipta, serta kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kode etik profesi disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi masing-masing sesuai bidang keahliannya (Republik Indonesia, 2019). Kerangka ini memberikan dasar bahwa etika penerbitan perlu dikembangkan secara profesional, bukan sekadar bergantung pada preferensi individual pengelola.

Etika sebagai Keunggulan Reputasi dan Keberlanjutan Penerbit

Standar etika yang jelas dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerbit. Penulis memiliki dasar untuk memahami hak dan tanggung jawabnya, editor memperoleh pedoman dalam mengambil keputusan, dan pembaca mempunyai alasan yang lebih kuat untuk mempercayai proses penerbitan.

Manfaat tersebut tidak selalu terlihat sebagai keuntungan finansial langsung. Namun, reputasi yang dibangun melalui praktik yang konsisten dapat memperkuat hubungan dengan penulis, memperluas jaringan profesional, dan mengurangi potensi konflik yang muncul akibat ketidakjelasan prosedur.

Sebaliknya, penerbit yang mengabaikan etika berpotensi menghadapi persoalan berulang. Ketidakjelasan kontrak dapat memicu sengketa, penggunaan materi tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum, dan keputusan editorial yang tidak independen dapat merusak kredibilitas. Jika pembaca menemukan informasi yang tidak akurat atau promosi yang menyesatkan, kepercayaan terhadap penerbit juga dapat menurun.

Etika karena itu bukan beban administratif yang memperlambat bisnis. Etika merupakan bagian dari pengelolaan risiko dan perlindungan nilai perusahaan. Prosedur yang jelas justru dapat membantu proses kerja menjadi lebih efisien karena setiap pihak mengetahui batas kewenangan, kewajiban, dan cara menangani persoalan.

Penerbit yang mempunyai standar etika tidak harus mengklaim dirinya sempurna atau bebas dari kesalahan. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk menjelaskan prinsip, menjalankan prosedur, mengakui persoalan, dan melakukan perbaikan ketika diperlukan.

Menjadikan Etika sebagai Identitas Penerbitan

Industri penerbitan membutuhkan lebih dari kemampuan memproduksi dan memasarkan buku. Industri ini juga memerlukan kepercayaan bahwa karya diperoleh secara sah, dikembangkan melalui proses yang bertanggung jawab, dan disampaikan kepada pembaca dengan menghormati hak serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Standar etika memberikan kerangka bagi penerbit untuk menjaga kejujuran, integritas karya, penghormatan terhadap hak cipta, kebebasan berekspresi, keadilan, independensi editorial, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan secara konsisten dalam kebijakan pemerolehan naskah, penyuntingan, produksi, pemasaran, distribusi, dan penanganan persoalan setelah buku diterbitkan.

Bagi penerbit, standar etika menjadi pedoman untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi penulis, standar tersebut memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam kerja sama. Bagi pembaca, etika menjadi bagian dari jaminan bahwa penerbit memperhatikan kualitas dan integritas karya yang disebarluaskan.

Profesionalisme penerbit tidak cukup diukur dari banyaknya buku yang diterbitkan, luasnya distribusi, atau kemampuan menghasilkan pendapatan. Profesionalisme juga tercermin dalam cara penerbit memperlakukan karya, manusia, pengetahuan, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada kegiatan penerbitan.

Penerbitan yang beretika bukan sekadar menerbitkan buku sesuai aturan. Ia merupakan komitmen untuk memastikan bahwa setiap karya diproses dengan jujur, hak setiap pihak dihormati, dan kebebasan intelektual dijalankan secara bertanggung jawab.

Jelajahi artikel-artikel Penerbit Enigma Group Indonesia tentang buku, penulisan, penerbitan, dan pengembangan literasi untuk memperluas wawasan Anda.

Referensi

Cambridge University Press & Assessment. (n.d.). Core editorial policies for books. https://www.cambridge.org/core/services/publishing-ethics/core-editorial-policies-books

Elsevier. (n.d.). Publishing ethics and policies for books. https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/publishing-ethics-books

Penerbit BRIN. (n.d.). Editorial process and policies. Badan Riset dan Inovasi Nasional. https://penerbit.brin.go.id/press/editorial_process_policies

Publishers Association. (n.d.). Core principles on freedom to publish. https://www.publishers.org.uk/core-principles-on-freedom-to-publish/

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37640/uu-no-3-tahun-2017

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/113265/PP%20Nomor%2075%20Tahun%202019.pdf

World Intellectual Property Organization. (2024). Contracts in publishing: A toolkit for authors and publishers. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4742

Scroll to Top